|
|
 |
|
|
|
|
|
|
[Edisi : Selasa, 16 Mei 2006]
Gubernur Tak Berkutik
* Bentuk Pansus Bersama Tolak Geothermal
|
Gubernur Beratha dalam sidang dewan kemarin (17/5).
|
Oleh arnyana
Penolakan berbagai komponen masyarakat Bali terhadap pembangunan energi panas bumi (geothermal) Bedugul lewat perjuangan wakil-wakilnya di DPRD Bali kembali menumbuhkan harapan. Gubernur Dewa Beratha pun tak berkutik ketika diserang dewan secara bertubi-tubi.
DENPASAR - Pasalnya, penolakan yang gencar dilakukan dan didukung oleh berbagai komponen masyarakat Bali telah mematahkan perlawanan Gubernur Bali Dewa Made Beratha yang selama ini ngotot melanjutkan pembangunan geothermal. Bahkan, hingga Selasa (16/5) kemarin, gubernur bersama jajaran eksekutif masih mempertahankan pembangunan geothermal dengan berbagai argumentasi.
Hal itu terungkap saat pemanggilan Gubernur Bali oleh DPRD Bali dipimpin langsung Ketua Pansus Kinerja DPRD Bali Tjok Budi Suryawan, SH didampingi Wakil Ketua IGK Adhi Putra, SH bersama 21 anggota Pansus. Sementara Gubernur Beratha didampingi Kepala Bappedalda dan Sekda Nyoman Yasa bersama jajarannya.
Awalnya, Gubernur Beratha diberikan kesempatan memaparkan kronologi terjadinya pembangunan mega proyek geothermal Bedugul. Beratha memaparkan secara detail, survey awal dilakukan tahun 1974 dan Bedugul memiliki energi panas bumi yang bisa menghasilkan listrik 275 MW. Sementara mengenai dampak lingkungan akan bisa diatasi, termasuk 3 dampak lingkungan hasil kajian Unud. Hal itu dikarenakan, lokasi pengeboran sangat jauh dengan lokasi pura, kecuali kalau diberikan perluasan lahan sebesar 28 hektar lagi. Hal itu jelas akan melanggar kesucian pura, sehingga diputuskan 25 hektar untuk mencoba 10 MW.
Kepala Bapedalda Wayan Suji juga ikut menambahkan, yang bisa membatalkan proyek tersebut hanyalah tata ruang. Dilanjutkannya, geothermal akan memberikan kepastian hukum pada investor untuk berinvestasi di Bali. “Kalau dari uji coba sebesar 10 MW, lantas di kemudian hari bermasalah kami akan tutup,” tegasnya.
Saat giliran anggota Pansus diberikan kesempatan bertanya, I Made Arjaya langsung menelanjangi eksekutif habis-habisan. Politisi PDIP ini mencontohkan kasus Bali Tourist Island Development (BTID) Serangan. Dikatakannya, BTID sejak awal proyek telah bermasalah, bahkan hingga sekarang masalah tersebut masih tetap ada. “Kalau sudah terlanjur dan bermasalah, siapa yang akan bisa menjamin dan memberikan garansi?” tanya Arjaya. Sama halnya dengan geothermal, kata dia, sejak awal megaproyek ini telah bermasalah. “Kenyataannya masyarakat telah menolak dan menilai proyek tersebut bermasalah kenapa pemerintah tidak langsung menutupnya,” tandasnya.
Silih berganti anggota dewan memberikan argumentasinya. Bahkan Made Dauh Wijana mengungkap semua senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam perut bumi. Senyawa kimia tersebut akan ke luar dan bisa mengganggu keselamatan masyarakat. ‘’Kasus pegunungan Dieng harus kita jadikan pelajaran yang berharga terkait pembangunan geothermal di Bedugul. Buktinya air Danau Buyan telah menurun, lantas apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Jangan hanya melihat sisi positifnya tolong dilihat sisi negatifnya,” pintanya.
Berbeda dengan Putu Agus Suradyana. Ia meminta gubernur memperhatikan konsep tri hita karana dan memperhatikan kesakralan di Bali. Pasalnya, bobot kesucian untuk agama Hindu di Bali adalah yang utama. Lantas, pernahkah pemerintah mengkaji hasil analisi mengenai dampak lingkungannya (Amdal) sesuai tri hita karana? “Kalau proyek ini diteruskan kami siap menolak dengan mengerahkan masa ‘nyatur desa’ (semua penjuru -red),” katanya. Sama halnya dengan Kariyasa Adnyana, yang siap mengerahkan masa Kecamatan Busungbiu menolak geothermal Bedugul.
Akhirnya Gubernur Beratha mulai kendor dan tak bisa berkutik. Ia lantas memberikan solusi terbaik. Dia menawarkan pembentukan Pansus bersama antara anggota legislatif dan eksekutif. Dikatakannya, Pansus ini nantinya akan menampung semua aspirasi dan semua aspirasi tersebut dibawa bersama ke Jakarta. “Apa pun risikonya kita tanggung bersama. Bahkan, kalau ada tuntutan hukum bila perlu kita masukkan ke APBD,” tegasnya disambut tepuk tangan anggota dewan.
Setelah adanya penyampaian seperti itu, Cok Budi mengatakan, masih memikirkan nama Pansus bersama yang diinginkan gubernur. Rapat kemudiandiskor selama 30 menit. Sejumlah anggota dewan merundingkan nama Pansus yang akan dibentuk dan sama sekali tidak ingin kecele lagi. Rapat kembali digelar dan diputuskan nama Pansus adalah Pansus Penolakan Pembangunan Proyek Geothermal Bedugul. Pansus ini langsung diketuai Gubernur Bali Dewa Made Beratha.
Dewan pun akan kembali merapatkan Pansus Kinerja untuk memilih anggotanya yang duduk dalam Pansus tersebut. Sementara gubernur langsung menempatkan orang-orangnya yakni dari Bappeda, Bapedalda, Biro Hukum, dan Dinas Kehutanan.
Disanggongi Demo
Sementara itu, di luar ruang pertemuan tepatnya di depan lobi DPRD Bali puluhan LSM dan mahasiswa melakukan aksi demonya guna menolak mega proyek geothermal Bedugul. Mereka silih berganti melakukan orasi, di antaranya Gendo Suardana, Ngurah Karyadi dan Wayan Kayun Semara Cipta dari KMHDI.
Awalnya mereka juga ingin mendobrak pagar betis yang dibuat aparat Kepolisian. Namun mereka memutuskan untuk tetap berorasi hingga pertemuan berakhir. Mereka meminta agar Pansus dan segenap wakil rakyat yang duduk di DPRD tetap konsisten dengan sikap politiknya untuk tetap menolak. Kasus geothermal Bedugul juga diminta dijadikan pelajaran dalam menentukan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam serta pengelolaan bencana yang mungkin terjadi dari sebuah proyek investasi. arn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
