|
|
 |
|
|
|
|
|
|
[Edisi : Selasa, 9 Desember 2003]
Indonesia Perlu Bersabar
|
Masa Depan Indonesia. Futurolog AS Alvin Toffler bicara soal Indonesia di forum United in Diversity di BICC, Nusa Dua, kemarin. (foto miftahuddin)
|
Oleh gus
NUSA DUA (WARTA BALI) - Membangun kembali rasa percaya dan kelembagaan (institution building) untuk pemulihan bangsa ini memerlukan kesabaran karena ini proses yang lambat makan waktu lama, kompleks dan kerelaan untuk memaafkan. Namun, meski demikian semua masih percaya bahwa bangsa ini akan bertahan. Demikian rangkuman diskusi bertajuk “Building Trust for Our CommonFuture” pada forum United in Diversity yang berlangsung di Bali Conventiaon Centre, Nusa Dua, Senin (8/12) kemarin.
Pada sesi ini berbicara Tamalia Alisjahbana (Direktur Eksekutif Gedung Arsip Nasional), Alvin Toffler (futurolog, penulis buku laris a.l.: Third Wave), Jdanny Schechter (pendiri dan produser eksekutif Globalvision, AS), Jeffrie Geovani (ketua Syafi’I Ma’arif Foundation), dan Davinder Singh (CEO Drew & Napier LLC, Singapura).
Tamalia, yang mengawali diskusi, mengatakan bahwa meski berbagai lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan terbukti gagal, namun masih ada yang tersisa dan tetap bertahan, yakni bahasa dan budaya, dan itu karena semangat Sumpah Pemuda 1928.
Menurut Tamalia, bangsa dan negara Indonesia terbentuk karena musyawarah di antara para tokoh dan pemimpin masyarakat pada masa itu. Bahkan Aceh pun, yang waktu itu belum dikuasai Belanda, juga menyumbang pada terbentuknya negara ini. “Jadi itu semua menunjukkan adanya keluwesan, sehingga karenanya Indonesia akan tetap bertahan,” ujarnya.
Pandangan para penelis tersebut menguatkan hal-hal yang dikemukakan Presiden Megawati Soekarnoputri, ketika menyampaikan sambutan pada jamuan makan siang Minggu (7/12) mengatakan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini masa kini, masa lalu dan akan datang karena belum berhasil merumuskan suatu tatanankebangsaan dan kenegaraan modern atau masalah “Nation and state building”.
“Jawaban konstitusional terhadap masalah dasar tersebut dewasa ini dicoba dirumuskan dalam format baru kehidupan berbangsa dan kenegaraan, dimana Pemerintah Pusat diberi amanah menangani bidang-bidan yang strategis untuk seluruh bangsa, sedangkan pemerintah daerah menangani bidang-bidang lainnya sesuai potensi dan kemampuan. Demikianlah sedang berlangsung proses desentralisasi dan dekonsentrasi besar-besaran, dalam skala dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah nasional Indonesia.”
Presiden mengakui pada proses ini terjadi banyak penyimpangan maupun pelanggaran dalam masa transisi ini karena sebagian kebiasaan dan tatanan lama yang hendak ditinggalkan masih berfungsi, sementara tatanan baru sedang dibangun dan masih mencari bentuk serta belum dapat beroperasi penuh.
Institusi Berubah
Menyangkut perubahan kelembagaa ini, Alvin Toffler, yang mengaku tidak terlalu faham atas situasi di Indonesia, mengatakan saat ini terjadi perubahan di dunia, terutama Barat dan negara-negara ekonomi maju, yang tidak lagi menganut homogenitas produk (produk massal) seperti pada masa lalu. “Industri pada masa lalu mencoba membuat semua produk secara massal ada upaya membangun homogenitas. Sehingga pada masa lalu sangat mudah memrediksi masyarakat yang homogen. Namun sekarang terjadi demassifikasi dan produk-produk disesuaikan dengan kebutuhan setempat (customized).
Dampaknya di AS saat ini terjadi krisis institusi di semua sektor, karena memang terjadi perubahan-perubahan fundametal. “Ini karena institusi tidak langgeng, ia buatan manusia, jadi memang kecepatan perubahannya tidak sama ada yang 500 tahun, 50 tahun dll. Jadi saya mendukung adanya perubahan institusi, namun harus disadari itu berdampak satu sama lain.
Sedangkan Denny Schechter, yang menguasai lebih 100 jaringan media di seluruh dunia, menilai bahwa pers, terutama di AS, yang menjadi pilar keempat demokrasi, terbukti pada banyak kasus cenderung merugikan masyarakat karena suka memberitakan kekerasan.
“Misalnya, kasus pengeboman di Bali lebih banyak menyuguhkan tentang korban dan kurang mengangkat ada upaya-upaya membangun perdamaian di Bali. Juga dalam liputan perang Teluk cenderung hanya laporkan kegiatan militer. Jadi pers juga dapat menjadi penyebar rasa tidak percaya namun juga bisa sekaligus membangun trust,” ujarnya.
Dia mengusulkan forum-forum dialog dan bertukar pengalaman seperti ini bisa dilakukan pada berbagai kesempatan yang lain, bahkan dibuat laporan-laporan untuk mencatat kemajuan. Menurut Definder Singh, persoalan Indonesia banyak, namun itu bisa diatasi pelan-pelan. Bahkan akan bisa terlaksana bila birokrasi, angkatan bersenjata dll memahami tujuan-tujuan negara. “Semua harus mengerti tujuan dan masa depan bersama negeri ini. Mau saling memaafkan dan sama-sama melakukan pembangunan kembali institusi,” katanya.
Dr Satish Mirza, PhD, kepala UNSFIR, mengatakan bahwa untuk bangsa Indonesia persoalannya bukan hanya masalah mengampuni, tetapi memang harus ada suatu kerangka kerja pembangunan institusi, untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak sama dengan yang dahulu. Supaya kalau masyarakat menoleh ke belakang, mereka sadar bahwa ini karena kesalahan institusional pada masa lalu. gus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
